JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi pemerintahan serta kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pesan tersebut disampaikan pada pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pejabat administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026.
Tito menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen di Kemendagri untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan di tingkat pemerintah daerah (pemda) selaras dengan arah kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden.
Tito percaya bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, seluruh jajaran Kemendagri harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti dinamika geopolitik dunia serta perubahan paradigma dalam pembangunan.
Peran Kemendagri sebagai pengawal kebijakan di daerah menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Transformasi dan Revolusi Pemikiran dalam Pemerintahan
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito juga mengingatkan pentingnya dua hal yang menjadi kunci sukses dalam menjalankan pemerintahan: transformasi dan revolusi dalam cara berpikir serta bekerja.
Tito menegaskan bahwa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan harus dimulai dengan perubahan mindset dari aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, ASN yang unggul dalam pengelolaan administrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam mencapai tata kelola negara yang baik.
“Artinya, perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito.
Tito menggarisbawahi bahwa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Ini mencakup penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor, baik itu pertahanan, pangan, energi, maupun ekonomi.
Presiden Prabowo, dalam berbagai kebijakannya, telah menekankan pentingnya memperkuat kemandirian dan ketahanan di sektor-sektor vital tersebut.
Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Nasional dalam Kebijakan Pemerintah
Dalam menyikapi tantangan global, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional. Tito mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Presiden tidak hanya terkait dengan pertahanan negara saja, tetapi juga dengan sektor-sektor penting lainnya seperti pangan, energi, dan ekonomi.
“Semua kebijakan beliau (Presiden Prabowo) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan, yakni adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” terang Tito.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk memperkuat ketahanan di semua lini, memastikan bahwa negara dapat berdiri di atas kaki sendiri, dan meningkatkan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan internasional.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat harus senada dengan program di daerah. Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sosial kerakyatan harus dilaksanakan secara seragam, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki daya beli rendah.
Kemendagri, menurut Tito, memiliki peran strategis dalam mengawasi agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam pola pemikiran sektoral yang bisa menghambat tercapainya tujuan tersebut.
Peran Kemendagri dalam Pengawasan Kebijakan di Daerah
Tito menjelaskan bahwa dalam rangka memastikan kebijakan pemerintah pusat dijalankan secara efektif, Kemendagri harus memastikan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memahami arah kebijakan yang sedang diterapkan oleh Presiden Prabowo.
Salah satu yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden berpihak pada rakyat, khususnya untuk memperkuat ekonomi sosial kerakyatan yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.
“Semuanya harus mengarah kepada satu titik, ekonomi sosial kerakyatan, dan dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance, (yaitu) mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” ungkap Tito.
Ia menegaskan bahwa untuk mencapai kemandirian dan ketahanan nasional, pemerintah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengintervensi pasar dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Konsep self-reliance atau kemandirian ini menjadi salah satu pondasi dalam menciptakan daya saing yang kuat di pasar global.
Tito menambahkan bahwa untuk mencapai perubahan yang signifikan, Kemendagri harus terus memastikan agar setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya berbicara tentang angka dan statistik, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh aparat pemerintahan yang ada di daerah untuk menyelaraskan kebijakan tersebut dengan kebutuhan rakyat.
Tantangan dalam Mewujudkan Ekonomi Sosial Kerakyatan
Meskipun konsep ekonomi sosial kerakyatan dan kemandirian ekonomi sudah jelas digariskan dalam kebijakan Presiden Prabowo, Tito menyadari bahwa implementasinya akan menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan global yang cepat dan persaingan internasional yang semakin ketat.
Dalam hal ini, Kemendagri perlu mengawasi implementasi kebijakan di tingkat daerah dengan cermat, memastikan bahwa setiap program pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya beli kelompok berpendapatan rendah.
Dengan adanya transformasi cara berpikir dan bekerja yang diusung oleh Presiden Prabowo, Tito berharap agar semua jajaran pemerintahan dapat bergerak bersama menuju tujuan yang sama.
Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen pemerintahan untuk memahami perubahan ini dan berkomitmen untuk mencapainya, baik melalui kebijakan pusat maupun melalui peran aktif pemerintah daerah.